Let's share about Law...

27 Maret 2015

Politik Hukum Keadilan Substantif dalam Judicial Review Undang-Undang

Perubahan Undang Undang Dasar 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). Dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudisial) sebagaimana disebutkan...
Share:

31 Januari 2015

Pelanggaran Pemilukada yang Sistematis, Terstruktur dan Masif

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pemilukada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi...
Share:

28 Januari 2014

Transformasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan Konstitusi

Judul buku     : Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Penulis           : Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. Penerbit         : Sinar Grafika Terbitan         : Cetakan...
Share:

Reforma Agraria; Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat!

Judul buku      : Politik Hukum Agraria Penulis            : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Penerbit          : Konstitusi Press Terbitan    ...
Share:

22 Juli 2013

AACC Board of Members Meeting in Ankara

The Preparatory Meeting of the Second Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) was organised in Ankara JW Marriot Hotel on 24 April 2013 and hosted by the Turkish Constitutional Court carrying out the Term Presidency....
Share:

22 Maret 2013

Konflik Dualisme Panwas Pemilukada Kota Samarinda Pasca Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada dasarnya merupakan Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk...
Share:

14 Maret 2013

Membedah Hukum Represif, Otonom dan Responsif

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar hukum dalam masyarakat, yaitu : (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif. (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai...
Share:

29 Januari 2013

Two Days for Two Continents: The International Symposium

The 50th Anniversary of the Turkish Constitutional Court was celebrated with various activities in Ankara and Istanbul between 25 and 28 April 2012. Presidents, Judges and Experts of Constitutional and Supreme Courts from 57 countries from different continents...
Share:

13 Mei 2012

Jurnal Konstitusi Kembali Raih Akreditasi LIPI

Cibinong (3/5/2012) Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali meraih akreditasi LIPI setelah pada tahun 2011 mendapat akreditasi C. Dalam pedoman akreditasi jurnal ilmiah terbaru, predikat A, B dan C telah diubah menjadi jurnal ilmiah akreditasi dan...
Share:

21 Desember 2011

Pemilukada: Industrialisasi Politik dan Responsibilitas Mahkamah Konstitusi

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilikada) yang diajukan Pemerintah kembali menempatkan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menjadi lembaga yang akan menangani sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah. Beberapa pakar hukum tata negara mensinyalir...
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Preface

Welcome to e-Law Corner

The weblog focused on
Law and Constitution,
We'll Let's share about it,
Happy reading...
Regards,

e-Law Corner Team

CC Recent Decision

Categories

2009 (2) Agraria (1) Akreditasi (1) Articles (1) Capres (1) DPT (2) Demokrasi (1) Hijrah (1) Hukum Acara (1) Implementasi (1) Independen (1) Indonesia (1) Jurnal (1) KPU (1) KTP (1) Kapitalis (1) Konstitusi (2) LIPI (1) Law (2) Legal (7) Lembaga (1) MK (12) Masif (1) Negara (1) News (2) Nomor Urut (1) PHPU (2) PMK (2) Panwaslukada (1) Partai (1) Paspor (1) Pelanggaran (1) Pembubaran (1) Pemilu (2) Pemilukada (2) Penafsiran (1) Peneliti (1) Pileg (1) Pilpres (1) Politik (2) Politik Hukum (1) Probono (1) Putusan (1) Resensi (2) Review (7) Sistematis (1) Suara (1) Symposium (1) Tekstual (1) Terbanyak (1) Terstruktur (1) Turki (1) demokratis (1) presidential (1) threshold (1)

Archives